Welcome to Blogster!
677,711 Blogster Users  |  364,642 Posts
 
 
 

mappajanci

 

Blog Traffic: 22174

Posts: 9

My Comments: 16

User Comments: 37

Photos: 0

Friends: 5

Following: 1

Followers: 0

Points: 160

Last Online: 1211 days ago


 
 

Visitors

No Recent Visitors
 

"Set Up" Sistem Stasiun Jaringan TV Swasta Nasional

Added: Wednesday, March 12th 2008 at 12:28am by mappajanci
 
 
 

Perintah Regulasi

 

Televisi swasta di Jakarta yang dahulu memiliki izin siaran nasional dari Deppen RI dan sekarang disesuaikan izin penyelenggaraan penyiarannya dari Depkominfo RI sebanyak 10 stasiun (“LPS tv nasional”) selanjutnya harus menyesuaikan lembaganya dengan ketentuan perundang-undangan penyiaran yang berlaku khususnya terkait dengan jangkauan wilayah siaran sebagaimana diperinci sebagai berikut :

 

 

1.      LPS tv nasional tidak dapat lagi menyelenggarakan siarannya secara nasional yang menjangkau seluruh wilayah Negara RI namun tetap dapat melakukan siaran melalui sistem stasiun jaringan dengan jangkauan wilayah terbatas (pasal 20 jo 31 ayat 3 UU Penyiaran (“UUP”));

2.      Dalam sistem stasiun jaringan, LPS tv nasional dapat bertindak sebagai induk stasiun jaringan dan LPS tv/stasiun lokal bertindak sebagai anggota stasiun jaringan dimana induk bertindak sebagai koordinator yang siarannya direlai oleh anggota (pasal 34 ayat 1 dan 2 PP Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Swasta (“PP PLPS”));

3.      Bagi LPS tv nasional, jangkauan wilayah terbatas dimaksud diatas adalah paling banyak 75% dari jumlah provinsi di Indonesia, kecuali bagi sistem stasiun jaringan yang telah mengoperasikan sejumlah stasiun stasiun relai yang melebihi 75% dari jumlah provinsi sebelum ditetapkannya PP PLPS (16 November 2005) yakni paling banyak 90% (pasal 17 ayat 2 jo 36 huruf e dan f PP PLPS);

4.      LPS tv nasional yang sudah mempunyai stasiun relai di ibukota provinsi wajib melepaskan kepemilikan atas stasiun relainya paling lambat 28 Desember 2007 (sekarang menjadi 28 Desember 2009 sesuai Permenkominfo No. 32/2007 tentang Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan LPJP TV), kecuali pemilik modal daerah belum mampu mendirikan stasiun penyiaran lokal atau ada alasan khusus yang ditetapkan oleh Menteri atau Pemda setempat (pasal 70 PPPLPS);

5.      Pembatasan kepemilikan dan penguasaan LPS jasa penyiaran televisi (pasal 32 PP PLPS).

 

Kondisi Riil LPS TV Nasional Dan TV Lokal

 

Kekuatan LPS tv nasional sekarang ini adalah :

-          Dapat menyiarkan program sampai ke seluruh daerah di wilayah nasional sehingga harga jual iklan (rate card) tinggi dibanding iklan tv LPS tv lokal. Adapun wilayah jangkauan tersebut berikut jumlah stasiun relainya adalah sebagai berikut :

 

NO.

LPS TV Nasional

Jangkauan

Provinsi

Kota

S. Relai 2002

1.

Indosiar

22

176

28

2.

RCTI

33

390

47

3.

SCTV

25

260

31

4.

ANTV

17

126

10

5.

Trans TV

16

141

6

6.

TPI

19

138

15

7.

Metro TV

24

279

17

8.

Global TV

18

148

5

9.

Trans 7 (TV 7)

15

97

6

10.

Lativi (tvone)

9

84

6

Sumber : Tempo 3-9 Juli 2006 dan MMUI, makalah Workshop “Indosiar Pasca UU Penyiaran” 5 Juli 2004.

 

-          Telah memiliki jaringan yang kuat dengan para agen periklanan (advertising agencies) dan para pengiklan (advertisers);

-          Telah profesional menjalankan bisnis yang ditunjang teknologi dan sumber daya manusia serta jaringan kerja di luar negeri;

-          Telah memiliki stasiun relai di daerah.

 

Sedangkan kelemahannya adalah :

-          Harus berjaringan dengan LPS tv lokal untuk tetap siaran hampir nasional sesuai ketentuan perUUan;

-          Stasiun relainya harus dilepaskan/dijual ke LPS tv lokal sesuai ketentuan perUUan;

 

Kekuatan LPS tv lokal adalah :

-          Telah mendirikan dan memiliki izin penyesuaian LPS tv lokal berikut frekuensinya;

-          Berhak membeli stasiun relai LPS tv nasional sesuai ketentuan perUUan.

 

Kelemahannya adalah :

-          Umumnya teknologi masih terbatas dan sdm masih perlu ditingkatkan;

-          Jaringan iklan terlanjur dipegang oleh LPS tv nasional;

-          Banyak yang didirikan demi gengsi dan ada yang sudah mati suri.

 

Penyelenggaraan Sistem Stasiun Jaringan Di Amerika Serikat

 

Sebagai perbandingan, di Amerika Serikat dalam hal stasiun jaringan untuk lembaga penyiaran swasta berkembang yang namanya broadcast network yang bisa saja television network maupun radio network. Enam besarnya yakni American Broadcasting Corporation (ABC) tv network, National Broadcasting Company (NBC) tv network, Columbia Broadcasting System (CBS) tv network, FOX tv network, Warner Bros (WB) tv network dan United Paramount Network (UPN).

Adapun pola kerjasama tv network dengan tv lokal (afiliasinya) adalah dengan cara tv network menyediakan jadwal program dengan iklan nasional dan regional serta kompensasi atas “airtime” yang digunakan dan hak bagi tv lokal untuk beberapa bagian spot iklan untuk dijual ke pengiklan lokal. Bedanya dengan Indonesia, disana sejarahnya berawal dari tv negara bagian dahulu hingga membentuk stasiun jaringan yang siarannya menasional.

 

Di AS berkembang pula jaringan untuk lembaga penyiaran berlangganan (kabel) yang disebut cable network. Selain itu berkembang pula yang namanya syndication yakni penjualan sederhana suatu program kepada stasiun afiliasi dalam pasar-pasar lokal atau jaringan kabel.

 

Saking telah berkembangnya, untuk transaksi jaringan tv di AS, Federal Communication Commission (FCC) telah mengatur lebih lanjut ketentuan penyelenggaraannya sampai kepada hal-hal yang diatur dalam perjanjian afiliasi jaringannya. Adapun aturan tersebut yakni dalam Codes Of Federal Regulation Telecommunication 47 Parts 70 to 79 antara lain sebagai berikut :

 

1.      Afiliasi Eksklusif. Stasiun tv lokal (afiliasi) tidak boleh mempunyai suatu kontrak jaringan yang menghalangi stasiun tersebut untuk menyiarkan program-program dari tv jaringan lainnya (Aturan FCC 73.658 (a)). (sudah di-stated dalam PP PLPS);

 

2.      Eksklusivitas Teritori. Kontrak afiliasi jaringan tidak boleh menghalangi stasiun tv lainnya dalam komunitas afiliasi dari menyiarkan program-program jaringan yang tv afiliasi tidak mengambilnya (Aturan FCC 73.658 (b));

 

3.      Waktu Opsi. Stasiun tv lokal tidak boleh mengadakan suatu perjanjian dengan suatu tv jaringan dimana stasiun tv lokal terhalangi dari penjadwalan program-programnya karena sebelumnya tv jaringan memiliki hak opsi untuk menggunakan waktu program tersebut (Aturan FCC 73.658 (d));

 

4.      Hak Penolakan. Suatu stasiun tv lokal tidak boleh mengadakan kontrak dengan suatu tv jaringan dimana stasiun tv lokal dilarang menolak suatu program yang stasiun tv lokal percaya bahwa program tersebut tidak tepat atau bertentangan dengan kepentingan publik, atau mensubstitusi program yang stasiun tv lokal percaya lebih penting secara lokal atau nasional (Aturan FCC 73.658 (e)).

 

Selain itu masih ada ketentuan lain yang sangat penting dan signifikan membatasi.  

 

Opsi Sistem Stasiun Jaringan Tv Swasta Nasional

 

Pelaksanaan sistem stasiun jaringan bagi LPS TV Nasional sudah lama digarisbesarkan dalam 2 opsi yakni :

 

1.      Pendirian stasiun tv lokal baru di daerah.

Dengan opsi ini, maka LPS TV nasional akan membuat stasiun tv lokal di daerah sebagai bagian dari jaringan stasiun tv yang ada di Jakarta dimana hal tersebut memerlukan antara lain koordinasi dengan daerah, biaya dan frekuensi. Mengenai pelaksanaan opsi ini terbuka suatu strategi untuk mencapai suatu tujuan-tujuan tertentu yang masih dapat diterima secara hukum. Kelihatannya opsi ini lebih disukai oleh LPS TV Nasional.

 

2.      Kerjasama dengan stasiun tv lokal yang sudah ada di daerah.

Dengan opsi ini, maka LPS tv nasional membuat suatu perjanjian afiliasi jaringan (network affiliation agreement) dengan stasiun tv lokal daerah yang berisi banyak kesepakatan mulai eksklusifitas, kompensasi/pembagian waktu iklan, hak tolak program, dan pola pelepasan kepemilikan pemancar (kompensasi/commercial share dapat saja menjadi angsuran pelepasan kepemilikan stasiun pemancar).

Mengenai pelaksanaan opsi ini terdapat suatu tahapan-tahapan dan strategi perlindungan hukum dalam transaksi yang menguntungkan semua pihak.

 

Saatnya Berjaringan

 

Dengan ditundanya batas waktu sistem stasiun jaringan, maka berdasarkan informasi Depkominfo, pihaknya akan melakukan berbagai kajian hukum atas penyelenggaraan sistem stasiun jaringan ini. Kajian hukum dimaksud bisa saja menjadi prinsip bagi Depkominfo untuk selanjutnya melakukan pengaturan sistem stasiun jaringan dalam bentuk Permenkominfo sebagaimana diisyaratkan PP PLPS.

 

Opsi kerjasama stasiun jaringan dengan membuat perjanjian afiliasi jaringan antara LPS TV Nasional dengan LPS TV Lokal yang telah ada bisa saja menjadi opsi yang lebih baik. Alasannya adalah cukup menyusun perjanjiannya yang mutualisme sebagaimana dimaksud diatas, lebih cepat terciptanya stasiun jaringan dibanding opsi mendirikan stasiun tv lokal dan tuntutan masyarakat daerah agar siarannya tidak disetel dari Jakarta tidak tereskalasi. Mengenai perjanjian afiliasi jaringannya, maka saat ini adalah waktu yang tepat (lebih fleksibel/luwes) untuk menyusun dan menyepakatinya mengingat belum ada Permenkominfo mengenai pengaturan sistem stasiun jaringan yang mana isinya bisa saja juga mengenai pembatasan perjanjian afiliasi jaringan FCC sebagaimana dimaksud diatas (tentunya Permenkominfo yang ideal/tidak merugikan).

 

Namun walaupun demikian, opsi mendirikan stasiun tv lokal juga masih memiliki waktu dalam 2 tahun ini jika berprinsip tidak dapat bekerjasama dengan pihak lokal.     

 

Mudah-mudahan transaksi sistem stasiun jaringan menciptakan suatu tatanan industri penyiaran yang menguntungkan semua pihak penyiaran terlebih bagi lapisan masyarakat di berbagai wilayah Republik Indonesia sehingga tercapai diversity of ownership dan diversity of content.

 

 

 

Mappajanci Ridwan Saleh, S.H.

www.mappajanci-rs.com

© 2008

 

User Comments

Thanks for your hard work in your posts. It is so benificial that it helps me a lot in my graduation paper.live satellite video{#add_best_wishes.gif}

Post A Comment

This user has disabled anonymous commenting.