Welcome to Blogster!
683,374 Blogster Users  |  364,642 Posts
 
 
 

ketawanggede

 

Blog Traffic: 10933

Posts: 7

My Comments: 0

User Comments: 1

Photos: 10

Friends: 0

Following: 0

Followers: 0

Points: 105

Last Online: 2039 days ago


 
 

Visitors

No Recent Visitors
 

Landasan Hukum Dan Sejarah Bumn Di Indonesia

Added: Sunday, April 8th 2007 at 8:10pm by ketawanggede
Related Tags: issues, news
 
 
 

Oleh: Roziq M. Kaelani

Dalam konteks pengelolaan BUMN beberapa kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah dapat dirunut berdasarkan kajian legalitas dan kajian historis pengelolaan BUMN dari satu pemerintahan ke pemerintahan lainnya. Perkembangan masalah publik dari waktu-ke waktu yang dihadapi oleh pemerintah (sebagai salah satu aktor kebijakan) harus disikapi secara positif (dengan mengeluarkan kebijakan yang konstruktif) sehingga mampu memberikan kemanfaatan publik yang optimal (implikasi positif bagi kehidupan masyarakat) sesuai dengan amanah Undang-undang Dasar 1945 dan seperangkat aturan pelaksanaanya. Artinya bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat-lah yang menjadi titik tekan paket kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Beberapa contoh kebijakan pengelolaan BUMN yang akan dijelaskan dibawah ini merupakan sebagian implementasi kebijakan publik seperti: (1) kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan peninggalan Belanda; (2) kebijakan sektor perbankan; (3) kebijakan restukturisasi usaha;dan (4) kebijakan privatisasi BUMN. Secara prinsip orientasi kebijakan publik adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam bentuk pemberian layanan publik yang berkualitas dan terjangkau.
Cita-cita bangsa Indonesia yang mendasar tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alenia 4. Secara eksplisit cita-cita bangsa Indonesia dapat dijelaskan sebagai berikut.
“… Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,.…” (Pembukaan UUD 1945 Alinea 4).

Cita-cita ini secara lebih eksplisit dituangkan dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menggariskan makna sejahtera sebagai sejahtera secara merata, artinya bahwa setiap individu bangsa Indonesia berhak menikmati hidup yang sejahtera.
“…Pasal 33:
Ayat 1: Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dalam pasal 33 ayat 2 dan 3, secara jelas menerangkan bahwa cabang-cabang produksi yang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak serta bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara, dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam pengertian diatas, secara jelas Indonesia menyatakan dirinya sebagai negara kesejahteraan (welfare state), dimana kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama dari pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Sejak Indonesia merdeka, posisi dan peranan perusahaan negara telah menjadi perdebatan dikalangan founding fathers terutama pada kata ‘dikuasai oleh negara’. Presiden Soekarno menafsirkan bahwa karena kondisi perekonomian masih lemah pasca kemerdekaan, maka negara harus menguasai sebagian besar bidang usaha yang dapat menstimulasi kegiatan ekonomi. Sedangkan, Hatta menentang pendapat ini dan memandang bahwa negara hanya cukup menguasai perusahaan yang benar-benar menguasai kebutuhan pokok masyarakat seperti listrik dan transportasi. Pandanga Hatta ini lebih sesuai dengan paham ekonomi modern, dimana posisi negara hanya cukup menyediakan infrastruktur yang mendukung proses pembangunan (Rice, 1983).
Posisi dan peranan negara dalam perekonomian nasional pasca kemerdekaan sangatlah dominan. Argumentasi paling mendasar diperlukannya dominasi dan intervensi pemerintah adalah: (1) situasi negara yang baru lepas dari penjajahan tidak memiliki social overhead capital (SOC) sebagai modal pembangunan; (2) Besarnya kerugian dan kerusakan public utilities sebagai akibat perang; dan (3) terpinggirkannya pengusaha pribumi sebagai kelas ketiga (setalah Eropa dan Keturunan Arab dan China). Berbagai permasalahan tersebut mendorong pemerintah untuk berperan besar dan melakukan beberapa intervensi untuk mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Usaha menstimulasi perekonomian dalam masa Demokrasi Parlementer diimplementasikan melalui Rencana Urgensi Perekonomian (RUP dan Program Benteng yang ditujukan untuk membantu pengusaha pribumi (Sutter, 1959).
Beberapa kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong perekonomian nasional adalah dengan mendirikan perusahaan negara dalam bidang infrastruktur yang bersifat monopoli alamiah (natural monopolies)2 dengan melakukan nasionalisasi (Anspach, 1969). Pemerintah menasionalisasi beberapa perusahaan Belanda dalam bidang infrastruktur vital seperti KLM dinasionalisasi menjadi Garuda Indonesia Airways, Batavie Verkeers Mij dan Deli Spoorweg Mij dinasionalisasi menjadi Djawatan Kereta Api (DKA) untuk sektor transportasi dan Post, Telegraph en Telephone Dienst/PTT dinasionalisasi menjadi Jawatan Pos, Telegraph dan Telepon yang pada tahun 1961 dirubah menjadi Perusahaan Negara Pos Giro dan Telekomunikasi. Pada tahun 1965 PN Postel dipecah menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos & Giro), dan Perusahaan Negara Telekomunikasi (PN Telekomunikasi). Tahun 1974 PN Telekomunikasi disesuaikan menjadi Perusahaan Umum Telekomunikasi (Perumtel) yang menyelenggarakan jasa telekomunikasinasional maupun internasional.
Untuk menjaga kesinambungan keberadaan infrastruktur seperti jalan dan jembatan, pemerintah merubah Departement der Burgelijke Openbare Werken menjadi Departemen Pekerjaan Umum. Banyaknya pergolakan politik dan pemberontakan (instabilitas politik) menyebabkan pemerintah tidak dapat berbuat banyak untuk memperbaiki prasarana publik (Feith, 1962). Upaya perlindungan terhadap pengusaha pribumi juga mengalami kegagalan. Lisensi impor yang diberikan kepada pengusaha pribumi jatuh ke tangan pengusaha Tionghoa dan Keturunan Arab. Kurangnya jiwa wira usaha (entrepreneurship) dari pengusaha pribumi mengakibatkan Program Benteng yang ditujukan untuk mendorong dan menumbuhkan perekonomian tidak tercapai (Anspach, 1969).
Demikian halnya dengan kebijakan pemerintah untuk mendirikan perusahaan negara tidaklah efektif. Pada awal tahun 1950-an, pendirian negara dibatasi pada beberapa sektor vital (sesuai pendapat Hatta), pada tahun 1958 pemerintah melakukan nasionalisasi hampir semua sektor (sesuai dengan pendapat Soekarno). Kekalahan partai Masyumi dan dan Partai Katolik yang mendukung pendapat Hatta di parlemen terkait dengan Undang-undang Nasionalisasi berimplikasi pada nasionalisasi secara besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah terhadap peusahaan Belanda (Anspach, 1969). Nasionalisasi secara besar-besaran ini dapat dipandang sebagai by accident dan bukan by design (Sukarman, 2003). Padahal, sebagian besar perusahaan Belanda yang dinasionalisasi sudah mengalihkan assetnya ke Belanda (pemerintah banyak menasionalisasi perusahaan-perusahaan boneka yang secara ekonomis sebenarnya tidak memberikan kontribusi positif bagi perekonomian bahkan dikemudian hari menjadi beban pemerintah), tindakan yangdilakukan oleh pemerintah banyak merugikan negara (membengkaknya anggaran pembangunan dn belanja negara, karena asset BUMN diperoleh dari penyisihan kekayaan negara dari APBN). Kondisi ini diperparah pada saat Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan menganut Demokrasi Terpimpin3.
Pada masa Demokrasi Terpimpin Pemerintah menasionalisasi kurang lebih 600 perusahaan dimana setengahnya adalah perusahaan perkebunan, lebih dari seratus perusahaan dalam bidang pertambangan dan sisanya sektor perdagangan, perbankan, asuransi, komunikasi dan konstruksi. Setelah dilakukan restrukturisasi pada akhir masa Demokrasi terpimpin, jumlah perusahaan yang dikuasai oleh negara menjadi 233 perusahaan (Mardjana, 1999). Dalam pengelolaan perusahaan negara ini Presiden Soekarno melibatkan kalangan militer sehingga muncul istilah entrepreneurial military officer, oleh sebagian pengamat langkah ini dipandang sebagai salah satu strategi untuk menjaga stabilitas dan loyalitas militer (Muhaimin, 1989).
Beban pemerintah yang terlalu besar untuk menjalankan perusahaan negara, krisis pangan pada tahun 1961 sebagai akibat gagal panen dan tidak tercapainya kuota impor beras, dan pencetakan uang secara besar-besaran mendorong munculnya hiperinflasi. Pada tahun 1961 inflasi mencapai angka 95 persen dan pada tahun 1965 inflasi mencapai 605 persen4. Untuk mengatasi hiperinflasi pemerintah melakukan kebijakan pemotongan nilai uang melalui Penetapan Presiden No. 27/1965 tanggal 13 Desember 1965, dimana nilai mata uang Rupiah turun dari Rp 1000,- menjadi Rp 1,-. Kebijakan ini jelas merugikan masyarakat secara luas (Sukarman, 2003). Kondisi ini terus memburuk sampai dengan lahirnya pemerintah Orde Baru.
Paradigma pembangunan Orde Baru sebagian besar merupakan antitesis dari Orde Lama. Perbedaan yang nyata adalah bahwa Soeharto menerapkan azas pragmatisme dalam ekonomi yang dijalankan oleh para profesional dengan memperoleh dukungan dari kelompok militer. Glasburner (1971) menyatakan bahwa:
“In the New Order’s economic policy, this effort has been characterized by pragmatism, reliance on professional expertise and gradualism”.

Dalam konteks pengelolaan perusahaan negara, dalam batas tertentu antara Orde Lama dan Orde Baru memiliki banyak kesamaan, yakni menempatkan perusahaan negara sebagai tulang punggung perekonomian. Dalam pemerintahan Suharto, dominasi perusahaan negara secara berangsur-angsur dikurangi. Rice (1983) menyatakan:
“Both the Soekarno and Soeharto’s governments have declared that the roles of the state owned enterprises and cooperative sectors are important, but the Soeharto’s government has moved to decrase the role of the state owned enterprises and has greatly increased the role of private sector (including foreign enterprises) in the economy”.

Pragmatisme didefinisikan sebagai tindakan politik yang menitikbertkan pada azas kemanfaatan tanpa terpengaruh oleh ideologi tertentu. Pragmatisme ekonomi ditunjukkan dengan penerapan kebijakan makro ekonomi khas barat (neo-liberal) yang menjadi rujukan strategi pembangunan. Kebijakan ini dipadu dengan keterbukaan pemerintah terhadap arus modal asing dari negara-negara barat (Sadli, 1997). Kebijakan pemerintah untuk memuka diri bagi sektor swasta untuk berperan dalam perekonomian nasional dan mengurangi peran perusahaan negara juga dipandang sebagai wujud pragmatisme (Austin, 2001).
Pandangan pragmatisme perekonomian dipelopori oleh ekonom-ekonom lulusan Universitas California – Berkley atau yang lebih dikenal sebagai Mafia Berkley5 atau teknokrat yag menjalankan kebijakan ekonomi liberal (Glasburner, 1971). Pada tanggal 12 April 1966, Presiden Soeharto dengan didampingi oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX mengumumkan halauan ekonomi terbuka yang akan diterpkan oleh pemerintah (Panglaykim, 1968). Secara politis, hal ini ditujukan untuk memperoleh kesan positif, bahwa pemerintah Orde Baru berbeda dengan pemerintah Orde Lama yang cenderung sosialis. Hal ini ditujukan untuk memperoleh simpati Negara negara Eropa dan Amerika6. Kajian dalam bidang ekonomi dengan diketuai oleh Widjoyo Nitisastro mengeluarkan program stabilisasi dan rehabilitasi. Program ini secara resmi diumumkan oleh Soeharto yang mencakup: (1) penerapan anggaran yang berimbang; (2) neraca pembayaran yang berimbang;


(bersambung ke halaman 12.......)
(.....sambungan dari halaman 5)

(3) rehabilitasi prasarana fisik; dan (4) produksi makanan dan pembangunan pertanian (Salim, 1996).
Untuk mendatangkan modal asing, pemerintah mengirim delegasi yang dipimpin oleh Hamengkubuwono IX untuk menghadiri Konferensi Tokyo yang juga dihadiri oleh beberapa Negara Barat seperti Jerman, Inggris, Belanda, Uustralia dan Jepang serta IMF. Pada misi ini mulai ada kesepahaman dengan negara donor untuk membantu Indonesia. Pada Februari 1967, World Bank dan IMF menerima Indonsia sebagai anggotanya (Mas’oed, 1989). Sebagai konsekuensinya, pemerintah harus menyetujui komitmen untuk menerapkan ekonomi liberal (Robinson, 1986). Sebagai pelaksana dan kordinator negara donor maka pada tanggal 23-24 Februari 1967 berdirilah Inter Governmental Group for Indonesia – IGGI yang diketuai oleh Belanda dengan anggota 16 Negara dan 5 organisasi internasional. Pada tahun 1967 dan 1968, IGGI telah menyalurkan dana sebesar US$167,3 juta dan US$ 361,2 juta yang sebagian besar digunakan untuk menutup defisit anggaran pemerintah (Posthumus, 1968).
Hasil Pemilu tahun 1971 yang dimenangkan oleh Golongan Karya (Golkar) semakin memantapkan kelompok teknokrat7 pada pos-pos penting dalam Kabinet Pembangunan I. Kelompok teknokrat yang sebagian besar bermazhab ekonomi liberal dalam menetapkan kebijakan ekonomi lebih mengedepankan tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dengan melakukan stabilisasi harga (laju inflasi yang rendah). Dalam kondisi tabungan masyarakat yang rendah, salah satu langkah yang ditempuh oleh pemerintah adalah dengan membuka diri terhadap masuknya modal asing untuk membiayai pembangunan. Untuk itu pemerintah mengeluarkan Undang-undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN). Dalam prakteknya pemerintah Orde Baru tidak melakukan kontrol atas arus (masuk dan keluarnya) modal asing dalam perekonomian nasional8.
Dalam bidang moneter, pemerintah melalui Bappenas melakukan kordinasi dengan Bank Indonesia untuk menetapkan sasaran makro ekonomi dalam rangka menjaga stabilitas harga (pengendalian laju inflasi). Kebijakan fiskal dilakukan dengan melakukan koordinasi dengan Departemen Keuangan dengan menutup Defisit Anggaran melalui pinjaman luar negeri melalui IGGI. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemeintah mendorong peran swasta (nasional dan asing) untuk terlibat dalam proses pembangunan melalui serangkaian kebijakan penanaman modal yang menarik bagi swasta. Beberapa paket kemudahan untuk melakukan usaha (bahkan pemberian hak khusus seperti monopoli dan proteksi) bagi pihak swasta. Kondisi kemudian menyuburkan beberapa konglomerat9 yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan.
Dalam konteks pengelolaan BUMN, pada awal orde baru, pemerintah menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan BUMN yang terdiri dari: dekonsentrasi, debirokrasi, dan desentralisasi. Hal ii ditujukan untuk membuka kesempatan bagi pihak swasta untuk terlibat dalam proses pembangunan. Upaya perbaikan kinerja BUMN dilakukan melalui ditetapkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Bentuk Badan Usaha Negara, di mana BUMN dipisahkan berdasarkan fungsi dan peran sosial ekonomisnya yakni Perusahaan Jawatan, Perusahaan Umum dan Perusahaan Perseroan Terbatas (Hadianto dalam Subiantoro dan Riphat, 2004). Dalam perkembangan selanjutnya, BUMN di Indonesia mengalami beberapa perubahan, disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan pemerintah.
BUMN sebagai salah satu tulang punggung perekonomian (asset produktif yang dimiliki oleh pemerintah) diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dalam bentuk dividen dan pajak. Pemerintah sangat berkepentingan atas kesehatan BUMN, akan tetapi kenyataannya banyak BUMN yang mengalami kerugian karena pengelolaan yang tidak profesional dan tidak transparan. Dalam perjalanannya BUMN di Indonesia (pada masa Orde Baru) mengalami tumbuh kembang dengan melakukan beberapa perubahan dan penambahan dengan melakukan pengelompokan berdasarkan kelompok industri. Perubahan bentuk perusahaan menjadi perusahaan persero mengalami peningkatan yang pesat, dimana pada masa Kabinet Ampera pemerintah hanya memiliki 1 perusahaan persero, pada masa Orde Baru berkembang menjadi sekitar 71 perusahaan persero10.
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan melakukan stabilitas harga dan laju inflasi pemerintah memberikan proteksi dan hak monopoli kepada BUMN serta memberikan subsidi yang cukup besar bagi BUMN yang merugi. Kondisi ini menciptakan ketergantungan BUMN kepada pemerintah, sehingga sebagian besar justru menjadi beban bagi pemerintah. Ketergantungan BUMN terhadap pemerintah tidak menciptakan struktur kemandirian BUMN untuk berkompetisi dengan perusahaan swasta, dan seringkali BUMN memproduksi barang dan jasa dengan biaya yang relatif tinggi. Kinerja, kualitas, dan produkivitas karyawan BUMN relatif rendah, jika dibandingkan dengan karyawan perusahaan swasta. Tingginya biaya produksi mempengaruhi tingkat harga produk yang ditawarkan kepada konsumen. Dalam kasus tertentu pemerintah memberikan subsidi yang terlalu besar bagi BUMN, sehingga secara internal upaya untuk menciptakan efisiensi dalam tubuh BUMN menjadi makin sulit. Ketidakjelasan peran yang diambil oleh pemerintah dalampengelolaan BUMN tidak mampu mendorong efisiensi dalam BUMN yang bersangkutan. High cost economy dalam BUMN yang diantaranya ditunjukkan oleh tingginya biaya tenaga kerja, merupakan salah satu gambaran betapa BUMN belum dapat beroperasi secara efisien.
Penerbitan Undang-Undang tentang BUMN dimaksudkan untuk menciptakan landasan hukum yang kuat dan jelas bagi pemangku kepentingan (stake holders). Melalui Undang-Undang tersebut, diharapkan dapat dirumuskan arah, sasaran, program, dan kebijakan Pemerintah terhadap BUMN secara jelas, sehingga dapat menjadi pedoman bagi semua pihak yang terkait. Undang-Undang tentang BUMN merupakan kebutuhan mutlak, karena landasan hukum tentang BUMN yang ada sebelumnya belum sempurna. Undang-Undang BUMN tersebut, juga mengatur beberapa ketentuan tentang restrukturisasi dan privatisasi
Krisis Ekonomi tahun 1997 memiliki konsekuensi bagi pemerintah, terutama terkait dengan anggaran dan belanja negara. Beban hutang luar negeri yang jatuh tempo, stabilitas ekonomi moneter yang rapuh, instabilitas politik dan beberapa kebijakan pemrintah yang lebih memberikan perlindungan kepada konglomerat11 menjadikan beban pemerintah semakin besar. BUMN sebagai salah satu pundi (cash cow) yang dimiliki oleh pemerintah diharpkan dapat membantu kebutuhan anggaran dan belanja negara baik melalai kontribusi dividen, pajak ataupun privatisasi. Pada pemerintahan Megawati, privatisasi delakukan secara cepat (fast-track privatization)12 hanya untuk menutup anggaran dengan tanpa mempertimbangkan aspek ekonomis dari BUMN yang bersangkutan. Pilihan menggandeng mitra strategis (melalui strategic sale) dalam proses privatisasi oleh sebagian pengamat dipandang sebagai tindakan yang merugikan negara.

Referencess
Anonymous, 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Pemerintah Negara Republik Indonesia, Jakarta.
Anonymous, 1993, Laporan Pertanggung Jawaban Presiden RI dalam Sidang Umum MPR-RI 1 Maret 1993, Jakarta.
Anspach, Ralph, 1969, Underdevelopment and Economic Nationalism in Southeast Asia, Cornell University Press, Ithacha, USA
Arief, Sritua , 1998, Teori dan Kebijaksanaan Pembangunan, CIDES, Jakarta.
Arndt, H.W, 1971, Banking and Hyperinflation and Stabilization dalam Bruce Glasburner (ed) The Economy of Indonesia, Selected Reading, Cornell university Press, Ithacha, USA
Austin, Ian, 2001, Pragmatism and Public Policy in East Asia, Origin Adaptation and Development, Fairmont international, Singapore.
George, Susan, 2000, A Short History of Neo-liberalism, dalam Walden Bello, Nicola Bullard, and Kamal Malhotra (ed.), Global Finance: New Thinking on Regulating Speculative Capital Markets, Zed Books
Glasburner Bruce, 1971, The Economy of Indonesia, Selected Reading, Cornell university Press, Ithacha, USA
Rice, Robert C., 1983, The Origin of Basic Economic Ideas and their Impact on New Order Policies, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 19, No. 2, Agustus, Jakarta
Panglaykim, Jusuf, 1968, State Enterprises: Recent of Development, Bulletin of Indonesian Economic Studies, No 9, Jakarta
Prawiro, Radius., 1998, Indonesia’s Struggle for Economic Development Pragmatism in Action, Oxford University Press.
Posthumus, G.A, 1968, The Inter Governmental Group on Indonesia, Bulletin of Indonesian Economic Studies, No 8 Juli, Jakarta
Sadli, Mohammad, 1997, Technocratic Deision Making in Economic Policy dalam Moh Arsyad Anwar, Aris Ananta dan Ari Kuncoro, Widjoyo Nitisastro 70 Tahun: Pembangunan Nasional: Teori Kebijakan dan Pelaksanaan, Fak. Ekonomi Universitas Indoneia
Salim, Emil, 1996, Recollection of My Career, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol 33 No. 1, April 1996.


Catatan Kaki:
1 Konsultan dan Peneliti Independen, Eks Ketum HMI Komisariat Ekonomi periode 1998-2000.

2 Anspach (1969) menggunakan istilah natural monopolies sebagai jenis usaha dimana modal yang dipergunakan biasanya lebih besar dari penerimaan yang akan diterima, sehingga swasta tidak akan mau beroperasi pada sektor ini. Dalam situasi seperti ini hanya perusahaan Negara yang dapat melakukannya. Dalam pemahaman saya, natural monopolies juga disebabkan oleh adanya tuntutan layanan publik, sehingga hal ini menjadi kurang menarik bagi swasta dalam konteks maksimalisasi keuntungan.

3 Dalam melaksanakan Demokrasi Terpimpin, pandangan dan pemikiran Soekarno lebih dipengaruhi oleh pemikiran ekonomi Blok Timur (komunis) seperti Soviet dimana peran Negara dalam menggerakkan perekonomian sangat dominan.

4 Angka inflasi diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (HW, Arndt, 1971).

5 Kelompok ii dipelopori oleh Widjoyo Nitisastro, Ali Wardhana dan Emil Salim yang secara intens melakukan diskusi kelompok dengan mahasiswa Indonesia untuk menentukan arah kebijakan ekonomi Indonesia, (Jusuf, 2005).

6 Meningkatnya Kepercayaan Negara-negara Barat dan Amerika terhadap Indonesia, diharpkan akan mendorong kepercayaan investor asing maupun negara donor untuk berinvestasi dan memberikan pinjaman bagi Indonesia.

7 Penempatan kelompok teknokrat dalam Susunan Kabinet Pembangunan I dapat dilihat dalam Keppres No 64 Tahun 1971. Dalam konteks politik internasional penempatan teknokrat yang berhaluan liberal ini diharapkan akan memperoleh dukungan dari negara donor dan menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjalankan ekonomi liberal sebagaimana disyaratkan oleh IGGI.

8 Lemahnya kendali pemerintah ini mengakibatkan Indonesia memiliki pinjaman luar negeri yang cukup besar dimana sebagian besar dilakukan oleh swasta (konglomerat). Pada pertengahan tahun 1997 besarnya pinjaman luar negeri yang mulai jatuh tempo ini mendorong spekulan mata uang untuk melakukan aksi beli mata uang asing sehingga mendorong terjadinya krisis ekonomi dan moneter di Indonesia, termasuk di beberapa negara Asia.

9 Seperti Salim Group, Humpuss Group, Bimantara Group, Bakrie Group, Sinar Mas Group dan masih banyak lainnya.

10 Lampiran Pidato Pertanggungjawaban Presiden di depan Sidang Umum MPR-RI 1 Maret 1993.

11 Kebijakan pemerintah untuk mem-bail-out hutang swasta melalui kebijakan restrukturisasi hutang dan pendirian BPPN, pada akhir pemerintahan Orde Baru menjadikan tanggungan atau beban pemerintah dalam APBN semakin besar.

12 Beberapa perusahaan yang diprivatisasi (fast-track privatization) dalam pemerintahan Megawati dapat dilihat dalam Master Plan BUMN 2002-2006 dan Laporan Pertanggungjawaban Menteri BUMN tahun 2004 yang dijabat oleh Laksamana Sukardi.

User Comments

Post A Comment

This user has disabled anonymous commenting.