Welcome to Blogster!
683,912 Blogster Users  |  364,642 Posts
 
 
 

dansur

 

Blog Traffic: 70446

Posts: 12

My Comments: 0

User Comments: 26

Photos: 5

Friends: 1

Following: 0

Followers: 0

Points: 181

Last Online: 721 days ago


 
 

Visitors

No Recent Visitors
 

Sejarah Dan Perkembangan

Added: Thursday, November 2nd 2006 at 6:33pm by dansur
Related Tags: legal, politics
 
 
 

SEJARAH DAN PERKEMBANGAN
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL INDONESIA


I. Pendahuluan
Intellectual property right sebagai terminologi hukum di Indonesia diterjemahkan menjadi beberapa istilah Hak kekayaan intelektual, Hak Atas Kepemilikan Intelektual, Hak Milik Intelektual, Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Akan tetapi pasca reformasi perudang-undangan dibidang Intellectual property right tahun 2000, dalam literatur hukum Indonesia Intellectual property right lebih sering ditemukan dan diterjemahkan sebagai Hak kekayaan intelektual, meskipun masih ada juga akademis yang mempergunakan Hak Atas Kepemilikan Intelektual (“HAKI”) sebagai terjemahan dari istilah Intellectual property right.
Intellectual property right dipadankan menjadi Hak kekayaan intelektual dalam bahasa Indonesia, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07 Tahun 2000 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 24/M/PAN/1/2000, dapat disingkat dengan “HKI” atau dengan akronim “HaKI”
Meskipun sudah ada surat keputusan dari Menteri sebagaimana dimaksud diatas, dalam tataran akademis masih ada yang menggunakan istilah Hak Atas Kepemilikan Intelektual sebagai padanan istilah Intellectual property right, antara lain dipergunakan oleh Ahmad M. Ramli dan Ranti Fauza Mayana, keduanya akademisi pada Fakultas Hukum Universitas Padjajaran dalam masing-masing disertasi dalam meraih gelar akademik doktor ilmu hukum yang kemudian dibukukan menjadi H.A.K.I (Hak Atas Kepemilikan Intelektual) : Teori Dasar Perlindungan Rahasia Dagang dan Perlindungan Desain Industri Di Indonesia Dalam Era Perdagangan Bebas .
Lebih lanjut, menurut Ahmad M. Ramli, Hak Atas Kepemilikan Intelektual (“HAKI”) merupakan terjemahan yang lebih tepat sebagai padanan Intellectual property right (IPR), karena “kepemilikan” menunjukkan pengertian yang lebih konkret dibanding dengan “kekayaan” yang lebih luas, dan sejalan dengan konsep hukum perdata yang menerapakn istilah “milik” atas benda yang dipunyai seseorang.
Hak Atas Kepemilikan Intelektual (“HAKI”), menurut Ranti Fauza Mayana yang mengutip Fokema Andrea , merupakan terjemahan dari Intelectuelle Eigendom dalam bahasa Belanda atau intellectual property right (bahasa Inggris) yang diartikan sebagai hak khusus yang dimiliki oleh manusia atas hasil buah pikirannya.
Pengertian HKI, menurut Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki mamfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi.
Sedangkan HKI, menurut Agus Sardjono, adalah hak yang timbul dari aktivitas intelektual manusia dalam bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra, dan seni.
Lebih lanjut, pengertian HKI, menurut Ahmad M. Ramli, merupakan suatu hak yang timbul akibat adanya tindakan kreatif manusia yang menghasilkan karya-karya inovatif yang dapat diterapkan dalam kehidupan manusia.
HKI adalah hak eksklusif yang diberikan suatu peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya.
HKI menurut para ahli secara garis besar dibedakan sebagai berikut:
1. Hak Cipta, terdiri dari:
a. Hak Cipta (Copy Rights)
b. Hak yang bertetangga dengan hak cipta (Neighbouring Rights).
2. Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights)
a. Hak Paten (Patent Right);
b. Model dan Rancang Bangun (Utility Models)
c. Desain Industri (Industrial Design)
d. Merek Dagang (Trade Mark)
e. Nama Niaga/Nama Dagang (Trade Names)
f. Sumber Tanda atau Sebutan Asal (Indication of Source or Appelation of Origin)

Rezim/Jenis HKI menurut klinik HKI IPB, terdiri dari (1) Paten, (2) hak cipta, (3) merek dan indikasi geografis, (4) desain industri, (5) desain tata letak sirkuit terpadu, (6) rahasia dagang, (7) perlindungan varietas tanaman.
TRIPs telah menggariskan bahwa bidang HKI meliputi Hak Cipta (copyright); Merek Dagang (trademarks); Paten (patent); Desin produk industri (industrial designs); Indikasi geografi (geographical indication); Desin tata letak (topography) sikuit terpadu/lay-out desain (topography of integrated circuits); dan Perlindungan informasi yang dirahasiakan (protection of undisclosed information).
Dengan demikain dapat dinyatakan bahwa HKI dalam perspektif hukum Indonesia terdiri dari:
1. Hak Cipta dan hak terkait dengan Hak Cipta (Copy right dan Neiughbouring right), termasuk pengetahuan tradisional (traditional knowledge) bidang budaya, seperti folkslore dapat berbentuk ekspresi cerita rakyat, musik, tarian, nyanyian;
2. Hak milik industri (Industrial property right), yang terdiri dari:
a. Paten (patent), termasuk pengetahuan tradisional (traditional knowledge) bidang teknis medis, industri, pertanian, dan bidang lainnya yang berkaitan.
b. Desain Industri (industrial design), termasuk pengetahuan tradisional (traditional knowledge) bidang desain, kerajinan tangan, dan simbol-simbol.
c. Merek (Barang dan Jasa) (trade mark) termasuk indikasi geografis (Geographycal Indication), indikasi asal (indications of origin) atau indikasi sumber (indication of source) dan penamaan asal (appellations of origin);
d. Penggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition);
e. desain tata letak sirkuit terpada (layout design of integrated circuit )
f. Rahasia Dagang (trade secret)
g. Varietas tanaman;

Pengertian-pengertian maupun ringkup bidang HKI seperti hak cipta, Neigbouring Rights, merek, paten, rahasia dagang, desain industri maupun desain tata letak sirkuit terpadu, secara umum telah mendapat pengaturan dan pembahasan yang cukup luas, untuk itu dalam penulisan ini bidang HKI yang akan dibahas lebih lanjut adalah mengenai pengetahuan tradisional (traditional knowledge), Indikasi geografis (Geographical Indications), indikasi asal (Indications of Origin) atau indikasi sumber (Indications of source), dan penamaan asal (appellation origin).
Pengertian pengetahuan tradisional, menurut Agus Sardjono, merupakan pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh satu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan.
Dalam pada itu, pengetahuan tradisional, menurut Henry Soelistio Budi, adalah pengetahuan yang status dan kedudukannya ataupun penggunaannya merupakan bagian dari tradisi budaya masyarakat.
Sementara itu, interpretasi dari pengetahuan tradisional, menurut Prabudda Ganguli, menggabungkan inovasi dan banyaknya pengetahuan yang secara terus menerus dikembangkan, diperoleh, digunakan, dijalankan, ditransmisikan, dan diteruskan oleh komunitas melalui generasi yang ditopang oleh ekologi mereka, lingkungan, pola hidup, tingkah laku, masyarakat, dan kebudayaan.
Pengetahuan tradisional bersifat dinamis, dalam arti diciptakan dan dibuat dalam menjawab setiap tantangan sosial dan tantangan alam yang berkaitan dengan ikwal pertanian, makanan, lingkungan dan kesehatan termasuk obat-obat yang berhubungan dengan obat penyembuhan, pengetahuan yang berhubungan dengan keanekaragaman hayati, ekspresi folklor dalam bentuk musik, tarian, lagu, desain-desain kerajinan tangan, cerita, karya-karya seni, elemen-elemen bahasa seperti nama-nama, indikasi geografis dan simbol-simbol serta properti kebudayaan yang dapat dipindah-pindahkan. Sedangkan hal-hal yang tidak diahslkan dari kegiatan intelektual di bidang industri, ilmu pengetahuan, sastra atau seni, seperti sisa-sisa peninggalan manusia (fosil), bahasa umumnya, dan warisan budaya dalam arti luas (cultural heritage).
Contoh sederhana dari pengetahuan tradisional di Indonesia misalnya “pranoto mongso” (pengetahuan yang mengajarkan bagaimana membaca musim), teknik atau cara bercocok tanam, terapi pengobatan, perawatan tubuh, dan teknik memproses kain batik ataupun pewarnaan kain dengan bahan dari tumbuhan (untuk sekedar membedakan dengan “wenter”, dan “naptol”).
Sedangkan pengertian Indikasi geografis, menurut Tim Lindsay dan kawan-kawan, adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal barang yang dikaitkan dengan kualitas, reputasi atau karakteristik lain yang sesuai dengan asal geografis barang tersebut.
Lebih lanjut, Indikasi geografis, menurut Cita Citrawinda Noorhadi Priapantja, adalah suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempay, daerah atau wilayah tertentu yang menunjukkan adanya kualitas, reputasi, dan karakteristik, termasuk faktor alam dan faktor manusia yang dijadikan atribut dari barang tersebut.
Indikasi geografis, menurut WIPO , adalah suatu tanda yang digunakan pada suatu produk yang bersal dari suatu wilayah geografis tertentu serta memiliki kualitas atau reputasi yang disebabkan oleh keberadaannya diwilayah dimaksud. Agar memiliki status sebagai indikasi geografis, hal tersebut bergantung kepada apakah legislasi nasional dan konsumen menetapkan seperti itu. Pada umumnya, indikasi geografis adalah nama dari wilayah geografis tempat suatu produk berasal.
Berdasarkan pengertian-pengertian mengenai indikasi geografis tersebut, dapat diketahui bahwa indikasi geografis merupakan suatu tanda berupa etiket atau label berisi nama tempat—nama yang tertera dalam peta geografis atau karena pemakaian secara terus menerus—, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut, sebagai atribut yang dilekatkan dan menunjukkan daerah asal suatu barang, karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan baik oleh alam, barang hasil pertanian, hasil kerajinan tangan, atau hasil industri tertentu lainnya..
Contoh produk indikasi geografis di Indonesia adalah kopi toraja, kopi kintamani, ubi cilembu, beras Delanggu, mangga Indramanyu, peuyeum Bandung, tahu Sumedang, dan beras Cianjur. Selain itu bika ambon dan kopi jawa, juga merupakan contoh Indikasi geografis.
Sedangkan contoh produk indikasi geografis lainnya secara Internasional antara lain adalah ceylon Tea, Tequila Mexico, Cognac, Basmati Rice, Chrystal of Bohemian. Selain itu Champagne, Roquefort, Chianti, Pilsen, Porto, Sheffield, Havana dan Darjeeling, juga merupakan contoh Indikasi geografis.
Indikasi geografis merupakan konsep yang relatif baru, dimana dalam perspektif HKI baru lebih dipopulerkan oleh TRIPs khususnya pasal 22, sedangkan WIPO dan Konvensi Paris untuk pengertian yang hampir sama menggunakan istilah indikasi asal (indications of origin) atau indikasi sumber (indication of source) dan penamaan asal (appellations of origin). Akan tetapi pasca TRIPs, WIPO akhirnya menggunakan istilah Indikasi geografis juga.
Indikasi sumber, menurut A. Zen Umar Purba, adalah setiap ekspresi atau tanda yang digunakan untuk menunjukkan satu produk atau jasa berasal atau tumbuh di satu negara, daerah atau tempat khusus. Dalam indikasi asal, menurut Agus Sardjono, hanya penyebutan asal-usul barang yang bersangkutan tanpa harus mempersoalkan kualitas hubungan antara produk dengan tempat produk tersebut dibuat.
Lebih lanjut, penamaan asal, menurut A. Zen Umar Purba, berarti nama geografis dari satu negari, daerah atau tempat khusus yang berfungsi untuk menunjukkan satu produk berasal dari sana, yang karakter khususnya secara eksklusif atau esensial berkaitan dengan lingkungan geografis termasuk faktor-faktor alam atau manusia atau kedua-duanya. Dalam penamaan asal, menurut Agus Sardjono, mempersyaratkan kualitas hubungan antara produk dengan tempat produk tersebut dibuat, berkenaan dengan karakteristik dari produk yang bersangkutan secara eksklusif terkait dengan asal-usul secara geografis.
Dengan demikain, indikasi asal mempunyai makna yang lebih luas daripada penamaan asal.
Apabila pengertian-pengertian mengenai pengetahuan tradisional, indikasi geografis dan indikasi asal serta penamaan asal tersebut, adapun ruang lingkup pengetahuan tradisional dalam sistem hukum HKI Indonesia, dapat dikelompokkan sebagai berikut:
1. bidang budaya, seperti folkslore dapat berbentuk ekspresi cerita rakyat, musik, tarian, nyanyian, yang lebih banyak berkaitan dengan hak cipta;
2. bidang teknis medis, industri, pertanian, dan bidang lainnya yang berkaitan dengan paten;
3. bidang desain, kerajinan tangan, dan simbol-simbol yang berkaitan dengan desain industri, serta;
4. Indikasi geografis, dan indikasi asal serta penamaan asal yang berkaitan dengan merek.

II. Dasar Filsafat Rezim HKI
Istilah property dalam terminologi intellectual property right, menurut Harsono Adisumarto sebagaimana dikutip oleh Soedjono Dirjosisworo, merupakan kepemilikan berupa hak , yang mendapat perlindungan hukum dalm arti orang lain dilarang menggunakan hak itu tanpa izin pemiliknya.
Kata intellectual, menurut Harsono Adisumarto sebagaimana dikutip oleh Soedjono Dirjosisworo, berkenaan dengan kegiatan berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk penemuan sebagai benda immateriil.
Objek HKI menurut Sudikno Mertokusumo adalah hasil pemikiran manusia, suatu pendapat, tanda (merek) atau penemuan, jadi tidak sekedar benda saja.
Hak (right) merupakan perumusan dari titik temu dan hubungan antara hukum alam dengan hukum positif, yang dibedakan menjadi hak kodrati dan hak positif.
Demikian pula hak kekayaan intelektual, merupakan suatu hak, sehingga di dalam HKI juga terdapat hubungan yang erat antara hukum alam yang diwakili oleh Grotius dan Aquinas dengan neopositivis, khususnya teori utilitarian dari Bentham .
Teori utilitarian dalam perspektif HKI dikembangkan oleh para pendukung rezim HKI menjadi reward theory dan prinsip utilitarian . Sehingga peraturan perundang-undangan nasional suatu negara dan konvensi atau perjanjian internasional dalam bidang HKI, harus diciptakan untuk kebahagian masyarakat atau kebahagian dari bagian terbesar warga masyarakatnya.
Rezim HKI merupakan istilah yang digunakan untuk menunjuk pada seperangkat peraturan perundang-undangan di bidang HKI misalnya UU Merek, UU Hak Cipta, UU Paten, UU Rahasia Dagang, UU Sirkuit Terpadu, UU Variertas Tanaman dan ketentuan-ketentuan internasional tertentu berupa konvensi ataupun perjanjian internasional di bidang HKI seperti Paris Convention, Berne Convention, TRIPs Agreement, dan lain-lain yang diberlakukan oleh penguasa atau pembentuk Undang-undang dalam teritorial negaranya masing-masing.

III. Sejarah Perundang-undangan HKI Indonesia
A. Perundang-undangan HKI masa penjajahan Belanda
Hak Kekayaan Intelektual sebenarnya bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia. Sejak jaman Pemerintahan Hindia Belanda, Indonesia telah mempunyai undang-undang tentang hak kekayaan Intelektual yang sebenarnya merupakan pemberlakuan peraturan perundang-undangan pemerinntahan Hindia Belanda yang berlaku di negeri Belanda, diberlakukan di Indonesia sebagai negara jajahan Belanda berdasarkan prinsip konkordansi.
Pada masa itu bidang hak kekayaan Intelektual yang mendapat pengaturan baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan Intelektual yaitu bidang hak cipta, merek dagang dan industri, dan paten.
Adapun peraturan perundang-undangan Belanda bidang Hak Kekayaan Inteletual adalah sebagai berikut:
1. Auterswet 1912 (undang-undang Hak Pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta; S.1912—600);
2. Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912—545 jo. S.1913—214), dan;
3. Octrooiwet 1910 (Undang-undang paten 1910; S.1910—33, yis S.1911—33, S.1922—54).

UU Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan pada tahun 1803, yang kemudian diperbahurui dengan UU Hak Cipta tahun 1817 dan diperbaharui lagi sesuai dengan konvensi Berne 1886 menjadi Auteurswet 1912, dan Indonesia (Hindia Belanda saat itu) sebagai negara jajahan Belanda terikat dalam konvensi Bern tersebut, sebagaimana diumukan dalam S. 1914—797.
Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912 merupakan Undang-undang merek tertua di Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Belanda berlaku sejak tanggal 1 Maret 1913 terhadap wilayah-wilayah jajahannya Indonesia, Suriname, dan Curacao.
Undang-undang paten 1910 tersebut mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 1912.

B. Lingkup laku perundang-undangan HKI Belanda di Indonesia berdasarkan 131 Indische Staatsregeling
Pasal 131 Indische Staatsregeling (“IS”) pada pokoknya mengatur sebagai berikut:
1. Hukum perdata dan hukum dagang (termasuk hukum pidana maupun hukum acara perdata dan pidana) harus diletakkan dalam kitab-kitab Undang-undang, yaitu dikodifisir.
2. Untuk golongan bangsa Eropa dianut (dicontoh) perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas Konkordansi).
3. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab dan sebagainya), jika ternyata “kebutuhan kemasyarakatan” mereka menghendakinya, dapatlah perturan-peraturan untuk bangsa Eropa dinyatakan berlaku bagi mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka (ayat 2).
4. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bdawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan “menundukkan diri” (onderwerpen) pada hukum yang berleku untuk bangsa Eropa. Penundukan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja (ayat 4).
5. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam Undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu “hukum adat” (ayat 6).

Sedangkan berdasarkan pasal 163 IS adapungolongan penduduk Hindia Belanda adalah sebagai berikut:
1. Golongan Eropa, ialah (a) semua orang golongan Belanda, (b) semua orang Eropa lainnya, (c) semua orang Jepang, (d) semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negaranya tunduk kepada hukum keluarga yang pada pokoknya berdasarkan asas yang sama seperti hukum benda, dan (e) anak sah atau diakui menurut Undang-undang, dan anak yang dimaksud sub b dan c yang lahir di Hindia Belanda.
2. Golongan Bumiputra, ialah semua orang yang termasuk rakyat Indonesia Asli, yang tidak beralih masuk golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan golongan lain yang telah membaurkan dirinya dengan rakyat Indonesia asli.
3. Golongan Timur Asing, ialah semua orang yang bukan golongan Eropa dan golongan Bumiputra.

Berdasarkan pasal 131 jo. 136 IS tersebut dapat diketahui bahwa kodifikasi hukum perdata (burgerlijke wetboek) hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan. Sedangkan bagi golongan Bumi Putra dan Timur Asing berlaku hukum adat mereka masing-masing, kecuali sejak tahun 1855 hukum perdata Eropa diberlakukan terhadap golongan Timur Asing selain hukum keluarga dan hukum waris.
Dengan demikian peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia saat itu bersifat pluralistis sesuai dengan golongan penduduknya, sehingga ada peraturan perundang-undangan Eropa yang dinyatakan berlaku bagi orang-orang Bumiputra (Indonesia), ada pula peraturan perundang-undangan yang dinyatakan secara khusus dibuat untuk orang-orang Indonesia Asli (Bumiputra).
Peraturan perundang-undangan Eropa di bidang Hak Kekayaan Inteletual yang diatur dalam Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912—545 jo. S.1913—214), Auterswet 1912 (undang-undang Hak Pengarang 1912, Undang-undang Hak Cipta, S.1912—600) dan Octrooiwet 1910 (Undang-undang paten 1910; S.1910—33, yis S.1911—33, S.1922—54), merupakan peraturan perundang-undangan yang dinyatakan berlaku tidak hanya untuk golongan Eropa saja, melainkan juga berlaku untuk golongan bukan Eropa.
Sehingga dapat dinyatakan bahwa Peraturan perundang-undangan Eropa di bidang Hak Kekayaan Inteletual merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi semua golongan penduduk Indonesia.

C. Perundang-undangan HKI Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI
Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 , maka ketentuan peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual zaman penjajahan Belanda, demi hukum diteruskan keberlakuannya, sampai dengan dicabut dan diganti dengan Undang-undang baru hasil produk legislasi Indonesia.
Setelah 16 tahun Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1961 barulah Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan hak kekayaan intelektual dalam hukum positif pertama kalinya dengan diundangkannya Undang-undang merek pada tahun 1961, disusul dengan Undang-undang hak cipta pada tahun 1982 dan Undang-undang Paten pada tahun 1989.
Undang-undang merek pertama Indonesia lahir pada tahun 1961 dengan diundangkannya UU Merek Dagang dan Merek Perniagaan, pada tanggal 11 Oktober 1961 dan mulai berlaku tanggal 11 Nopember 1961, yang dikenal juga dengan nomenklatur UU Nomor 21 Tahun 1961 . Dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 21 Tahun 1961, maka Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912 (Peraturan Hak Milik Industrial Kolonial 1912; S.1912—545 jo. S.1913—214) tersebut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Pada tahun 1992 terjadi pembaharuan hukum merek di Indonesia, dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 19 Tahun 1992 yang mencabut dan menggantikan UU Nomor 21 Tahun 1961. Selanjutnya pada tahun 1997, terjadi lagi penyempurnaan terhadap UU Nomor 19 Tahun 1992, dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 14 Tahun 1997 . Dan terakhir pada tahun 2001, UU Nomor 19 Tahun 1992 jo. UU Nomor 14 Tahun 1997 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan yaitu dengan lahirnya UU Nomor 15Tahun 2001 .
UU Hak Cipta pertama Indonesia pasca kemerdekaan baru ada pada tahun 1982, dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1982 . Kemudian pada tahun 1987, UU Nomor 6 Tahun 1982 tersebut diubah dan disempurnakan dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 7 Tahun 1987 . Selanjutnya pada tahun 1997, UU Nomor 12 Tahun 1997 jo. UU Nomor 7 Tahun 1987 tersebut diperbahurui dan disempurnakan dengan UU Nomor 12 Tahun 1997 . Dan terakhir pada tahun 2001, UU Nomor 12 Tahun 1997 jis. UU Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 6 Tahun 1982 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti denganUU Nomor 19 Tahun 2002 .
Undang-undang paten Indonesia pertama baru ada pada tahun 1989 dengan diundangkan dan diberlakukannya UU Nomor 6 Tahun 1989 . Kemudian pada tahun 1997, UU Nomor 6 Tahun 1989 tersebut diperbaharui dengan UU Nomor 13 Tahun 1997 . Dan terakhir pada tahun 2001, UU Nomor 13 Tahun 1997 jo. UU Nomor 6 Tahun 1989 tersebut, diubah dan disempurnakan serta diganti dengan UU Nomor 14 Tahun 2001 .
Dengan demikian sejak tahun 1961 sampai dengan tahun 1999, yang berarti selama 54 tahun sejak Indonesia merdeka, bidang hak kekayaan intelektual yang telah mendapat perlindungan dan pengaturan dalam tata hukum Indonesia baru 3 (tiga) bidang hak kekayaan intelektual, yaitu merek, hak cipta dan paten.
Sedangkan 4 (empat) bidang hak kekayaan intelektual lainnya variertas tanaman, rahasia dagang, desain industri, serta desain tata letak sirkuit terpadu, baru mendapat pengaturan dalam hukum positif Indonesia baru pada tahun 2000, dengan diundangkannya UU Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman , UU Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang , UU Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu , UU Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Industri .

IV. Pengaruh Konvensi Dan Tekanan Internasional Terhadap Pembentukan HKI Indonesia
Dalam pembentukan sistem perlindungan hak kekayaan intelektual Indonesia tidak terlepas dari pengaruh kovensi maupun tekanan internasional, sebagai konsekuensi Indonesia anggota peserta dalam tata pergaulan internasional, baik langsung maupun tidak langsung.
Pengaruh dan tekanan internasional terhadap Indonesia dalam bidang hak kekayaan intelektual dapat berupa pengaruh internasional melalui ratifikasi perjanjian internasional baik bialteral, multilateral, maupun regional. Sedangkan tekanan internasional tekanan internasional yang diterima Indonesia dapat berupa intervensi asing di Indonesia baik langsung maupun tidak langsung, melalui investasi dalam segala bentuknya ataupun transaksi perdaganagn internasional, senantiasa menuntut dan dikaitkan dengan adanya sistem penghargaan dan perlindungan hak kekayaan intelektual yang memadai.
Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang senantiasa mempersyaratkan adanya perlindungan hak kekayaan intelektual atas dan terhadap produknya baik berupa barang maupun jasa melalui transaksi perdagangan internasional ataupun investasi langsung (foreign direct investment) terhadap dan dengan negara tujuan atau mitra usaha (host countries).
Amerika serikat mengadakan kesepakatan bilateral dan multilateral dengan negara-negara tujuan atau mitra usaha (host countries) berdasarkan pasal 301 UU Perdagangan Amerika Serikat tahun 1974 beserta rangkaian ketentuan peratuiran perundang-undangan Amerika Serikat yang umum dan lazim dikenal dengan tindakan Amerika Serikat “Super 301” dan “Special 301”.
Berdasarkan pasal 301 UU perdagangan Amerika Serikat tersebut Amerika Serikat diperkenankan untuk membalas serangan (retailiation) negara-negara yang tidak menyesuaikan undang-undang dan praktek-pratek serta kebijakan-kebijakan Amerika Serikat dalam bidang perdagangan yang mensyaratkan perlindungan hak kekayaan intelektual, perlindungan lingkungan dan perlindungan ketenagakerjaan.
Dapat dikatakan bahwa upaya-upaya Amerika Serikat mencoba melindungi hak kekayaan intelektualnya di luar negeri adalah kerangka multilateral, organisasi-organisasi dan kesepakatan-kesepakatan seperti Konvensi Hak kekayaan intelektual Universal, Konvensi Paris dan Organisasi kekayaan intelektual Internasional (WIPO). Meskipun Amerika Serikat mengakui bahwa kesepakatan-kesepakatan multilateral tentang kekayaan intelektual tidak efektif, karena standar-standar perlindungan kekayaan intelektual yang berlaku dan diterapkan negara tujuan atau mitra dagang (host countries) biasanya dibawah standar-standar Amerika Serikat.
Upaya-upaya Amerika Serikat yang mencoba melindungi hak kekayaan intelektualnya di luar negeri dengan menggunakan ukuran-ukuran unilateral dan bilateral yang diatur pasal 301 UU Perdagangan tahun 1974 dan retentannya “Super 301 dan “Special 301” dari UU Daya Saing dan Perdagangan Omnibus 1988” yang diterapkan melalaui dan oleh USTR, guna melarang pembajakan audiotape, perangkat lunak komputer dan barang-barang konsumen yang merupakan peniruan dan pelanggaran-pelanggaran pempersepsian kekayaan intelektual lainnya di luar negeri.
Di Indonesia, sistem perlindungan merek telah dimulai sejak tahun 1961, sistem perlindungan hak cipta dimulai sejak tahun 1982, sedangkan sistem paten baru dimulai sejak tahun 1991.
Terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Hak, Cipta maupun Paten, Indonesia pada tahun 1997 dan terakhir tahun 2000 telah melakukan perubahan dan penyempurnaan atas ketiga undang-undang tersebut dalam rangka menyesuaikan dengan kebutuhan dan Persetujuan TRIPs sebagai konsekuensi Indonesia telah meratifikasi persetujuan pembentukan WTO berdasarkan GATT melalui UU Nomor 7 tahun 1994 . Oleh karenanya, Indonesia terikat akan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh WTO, termasuk kesepakatan TRIPs.
Sebagaimana dimaklumi, Persetujuan TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling komprehensif, dan merupakan suatu perpaduan yang unik dari prinsip-prinsip dasar GATT dengan ketentuan-ketentuan substantif dari kesepakatan-kesepakatan internasional bidang hak kekayaan intelektual, antara lain Paris Convention for the protection of industrial Property dan Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works.
Pengaruh TRIPs terhadap sistem hukum hak kekayaan intelektual adalah bahwa hukum hak kekayaan intelektual Indonesia menundukkan diri pada standar-standar TRIPs yang meliputi sebagai berikut:
1. penambahan jangka waktu perlindungan paten, dalam UU Paten Indonesia;
2. memperluas lingkup teknologi yang dapat dipatenkan, dalam UU Paten Indonesia;
3. mendefinisikan kembali lingkup dari hak paten, dalam UU Paten Indonesia;
4. meningkatkan perlindungan terhadap merek terkenal, dalam UU Merek Indonesia;
5. mengatur mengenai penyewaan program komputer dan karya-karya audiovisual, dalam UU Hak Cipta Indonesia.

Selain meratifikasi TRIPs, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi lima peraturan atau konvensi internasional di bidang HKI, yaitu :
1. Konvensi Paris diratifikasi dengan Keppres Nomor 15 Tahun 1997 ;
2. Patent Cooperation Treaty (PCT)/Traktat Kerjasama Paten diratifikasi dengan Keppres Nomor 16 Tahun 1997 ;
3. Trademark Law Treaty (TLT)/Perjanjian Hukum Merek Dagang dan Peraturan diratifikasi dengan Keppres Nomor 17 Tahun 1997 ;
4. Konvensi Bern diratifikasi dengan Keppres Nomor 18 Tahun 1997 ;
5. WIPO Copyrights Treaty (WCT) diratifikasi dengan Keppres Nomor 19 Tahun 1997 ;

V. Penutup
Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat diketahui bahwa pengaturan hak kekayaan intelektual, khhususnya bidang hak cipta, paten dan merek dagang, di Indonesia telah ada sejak Indonesia masih berada dalam kekuasaan penjahan negara kerajaan Belanda maupun setelah Indonesia merdeka dan berdaulat penuh.
Sedangkan perlindungan bidang hak kekayaan intelektual lainnya seperti rahasia dagang, disain tata letak sirkuit terpadu, desain industri dan varietas tananaman mendapatkan pengaturan dalam sistem tata hukum Indonesia, dalam bentuk peraturan perundang-undangan baru dapat direalisasikan sejak tahun 2000, sebagai konsekuensi logis Indonesia telah meratifikasi GATT dalam rangka pembentukan WTO beserta lampirannya TRIPS.
Pembentukan dan pembinaan sistem hak kekayaan intelektual Indonesia tidak terlepas dari pengaruh dan tekanan internasional baik langsung maupun tidak langsung, berupa kepesertaan Indonesia dalam meratifikasi berbagai konvensi internasional, perjanjian internasional, serta tekanan langsung oleh negara Amerika Serikat melalui Perwakilan Dagangnya (USTR) dalam aktivitas transaksi perdagangan maupun investasinya atas produk barang maupun jasa, yang senantiasa dikaitkan dengan dan mempersyaratkan perlindungan hak kekayaan intelektual.
Demikianlah makalah ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas perkuliahan dalam mata kuliah hak kekayaan intelektual.

User Comments

kok istilah dalam geografi susah di cari????????????????????????????

mas, teng kyu atas artikelnya...so, sahabatq yg bernama gendos bisa ngerjain tugasnya..!!!

assalamualaikum...

istilah dan sejarah perkembangan geografi kenapa susah banget dicarinya ya...?

mas, aq minta tlng artikel mengenai desain industri yang lengkap dunk slnya buat tambahan referensi presentasi ( tugas aq ) ,,

thkzb4

Post A Comment

This user has disabled anonymous commenting.