Welcome to Blogster!
736,720 Blogster Users  |  364,642 Posts
 
 
 

dansur

 

Blog Traffic: 71571

Posts: 12

My Comments: 0

User Comments: 26

Photos: 5

Friends: 1

Following: 0

Followers: 0

Points: 181

Last Online: 836 days ago


 
 

Visitors

No Recent Visitors
 

Demokrasi Dan Konstitusionalisme Dalam Transisi

Added: Thursday, November 2nd 2006 at 10:27pm by dansur
Related Tags: legal, politics
 
 
 

Demokrasi dan Konstitusionalisme Dalam Transisi Politik

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Manusia sejak lahir di dunia ini senantiasa membutuhkan interaksi sosial (proses sosial) dalam segala bentuknya, yang di dalamnya terdapat kontak sosial (hubungan sosial) dan komunikasi dengan antar dan inter individu, kelompok (organisasi sosial), ataupun individu dengan kelompok dan sebaliknya, dapat juga antara golongan mayoritas dengan minoritas, dalam melakukan aktivitas-aktivitasnya, dalam masyarakat, di dalamnya terdapat kekuasaan sosial.
Oleh karenanya, bila seseorang keluar dari kebebasan alamiahnya dan masuk bergabung dengan komunitas (kelompok sosial dalam masyarakat) atau masyarakat politik (political society), maka yang bersangkutan telah menyerahkan kekuatan yang ada padanya secara tidak langsung kepada kekuatan mayoritas masyarakat politik tersebut Kesepakatan sejumlah kelompok masyarakat tersebut bergabung menjadi suatu kekuatan yang mayoritas, hal ini adalah merupakan asal muasal terbentuknya pemerintahan.
Saling tolak tarik antara kekuatan mayoritas dengan kekuatan minoritas yang mendukung dan atau yang tidak mendukung pemerintahan, akan menentukan apakah pemerintahan atau penguasa yang bersangkutan dijalankan atau menjalankan kekuasaannya secara demokratis ataukah otoriter.
Demikianlah sehingga tercipta suatu Siklus atau putaran roda kekuasaan, yang senantiasa bergerak dengan kecenderungan rezim berganti rezim, rezim yang satu jatuh, maka akan muncul rezim yang lain, demikian terus silih berganti.
Demikian juga dengan siklus demokrasi, demokratisasi bergerak dari rezim otoritarian memasuki dan melewati masa transisi baik transisi politik atau transisi demokrasi sebagai tahap awal, selanjutnya menuju dan memasuki masa konsolidasi dan diharapkan dapat berakhir dengan masa pematangan dan pendewasaan demokratisasi.
Proses atau masa transisi demokrasi dapat pula berjalan sendiri terpisah dan tanpa serta saling mendahului dengan liberalisasi politik, namun dapat pula berjalanan beriringan dengan liberalisasi politik, menuju terciptanya perluasan dan perlindungan hak-hak dan kebebasan individu maupun kelompok dari kewewengan negara/penguasa sebagai pengewejantahan pelaksanaan perlindungan hak-hak dasar warga negara oleh negara, perubahan struktur pemerintahan dan adanya pertanggungjawaban penguasa kepada rakyat, yang dituangkan dalam satu kontrak sosial dan kontrak politik dalam suatu konstitusi.
Oleh karenanya dibutuhkan adanya perubahan atau reformasi konstitusi dari semula berkarakter represif menjadi berkarakter responsif, sehingga peraturan perundang-undangan yang dibuat pada masa otoritarian, yang menghambat proses demokratisasi dimasa trasnsisi dicabut dan diganti dengan peraturan perundangan-undangan yang responsif.
Suatu masa transisi dari otoritarian menuju demokrasi, juga dihadapkan pada suatu keadaan, bagaimana menyikapi masa lalu yang otoritarian yang di dalamnya sarat dengan pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) berat?. Terhadap keadaan ini, transisi politik di berbagai cenderung menyelesaikannya dengan membentuk komisi kebenaran dan rekonsiliasi (the truth and reconciliation commission) guna mencapai keadilan trasisional (transitional justice), dimana antara pelaku pelanggar HAM berat dan korban penggaran HAM berat difasilitasi oleh komisi kebenaran dan rekonsiliasi, dengan komitmen duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, untuk menguak masa lalu guna menatap dan merenda masa depan yang lebih baik , baik dengan disertai syarat reparasi (reparation) dan atau tanpa kewajiban bagi pelaku untuk memberikan dan hak korban untuk menuntut atau menerima restitusi, kompensasi dan rehabilitasi.
Dengan demikian di masa transisi dan konsolidasi demokrasi maupun liberalisasi politik menuju demokratisasi, menjadi sangat penting konstitusi dan hukum benar-benar di tata sehingga menjadi lebih responsif, dan konstitusi harus dikawal dengan hak menguji oleh pengadila, agar tidak terulang kembali otoritarian yang represif.
Dan untuk mengkaji lebih lanjut, penulis memilih judul makalah ini “Demokrasi dan Konstitusionalisme Dalam Transisi Politik”.

B. Pokok Permasalahan
Berdasarkan uraian diatas, adapun permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan ini, adalah bagaimanakah keterkaitan antara demokrasi dengan konstitusi, hukum dalam transisi politik agar tercipta negara dan pemerintahan yang demokratis konstitusional dan responsif?, apakah saling mendukung ataukah saling bertolak belakang?;

C. Ruang Lingkup Penulisan
Kajian penulisan makalah kecil ini akan terfokus dan difokuskan pada pembahasan mengenai aspek-aspek dari demokrasi, demokratisasi, konstitusi, konstitusionalisme, hukum represif dan atau hukum responsif, dalam transisi dan konsolidasi politik, dengan menggunakan politik hukum sebagai pisau analisanya dalam mengelaborasi materi yang bersangkutan.
Penulisan makalah ini, merupakan elaborasi dari delapan materi tersebut, karenanya dalam penulisan ini pada materi tertentu dilakukan pendalaman materi, selain yang terdapat dalam bahan bacaan (reading materials) politik hukum 1 dan politik hukum 2 serta Constitutional Law and Democratization in Indonesia, juga merujuk sumber kepustakaan lain.
Dalam penulisan makalah ini, penulis memilih menggunakan analisa dengan pendekatan perspektif teoritis, dan tidak disertai dengan studi kasus. Meskipun, adakalanya dan memang tidak dapat dihindarkan, penulis dalam bagian-bagian tertentu disebut kasus-kasus tertentu yang berkaitan dengan materi sajian.
Akan tetapi hal itu hanyalah sekedar penyebutan saja, agar diperoleh gambaran sekilas dan singkat, dan oleh karenanya penulis tidak melakukan pendalaman khusus terhadap materi (substansi) kasus yang bersangkutan secara mendalam dan tuntas, mengingat dasar dan alasan serta tujuan pembuatan makalah kecil pertama ini adalah sebagai sarana latihan dalam belajar(exercise study) mata kuliah Politik Hukum, dan adanya keterbatasan waktu yang dihadapi oleh penulis.

D. Metodologi Penulisan
Metode penulisan yang dimaksud disini adalah cara-cara untuk memperoleh informasi atau data-data yang diperlukan dalam menyusun serta menyelesaikan penulisan makalah ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan penelitian kepustakaan (library research) mengumpulkan data sekunder , baik berupa bahan hukum primer, hukum sekunder melalui telaah bahan-bahan kepustakaan berupa konsep-konsep, doktrin-doktrin dan adakalanya perundang-undangan tertentu yang berlaku maupun yang tidak berlaku lagi dalam perspektif pembanding.

E. Sistematika Penulisan
Materi yang diperoleh dalam penelitian ini akan disajikan dan disistematisasikan dalam beberapa Bab, dimana dalam tiap-tiap Bab dibagi menjadi beberapa Sub Bab lagi, sebagai berikut:
Bab Pertama sebagai “Pendahuluan”. Dalam bab ini akan diuraikan latar belakang permasalahan yang menggambarkan latar belakang dan beberapa alasan perlunya pembahasan mengenai Demokrasi, Konstitusi, Dalam Transisi Politik ini perlu dilakukan. Selain itu, bab ini menjelaskan pokok permasalahan yang telah dirumuskan dan akan dibahas. Untuk lebih mengarahkan pembahasan, Penulisan ini dibatasi dengan ruang lingkup pembahasan. Selain itu agar penulisan ini lebih fokus, maka digunakanlah metode tertentu, untuk menghimpun dan menganalisa dan menyajikan penulidan. Dan akan diakhiri dengan sistematika penulisan ini.
Bab Kedua “Demokrasi dan Demokratisasi”. Dalam bab ini uraian diawali dengan pengertian demokrasi. Dan diakhiri dengan uraian model-model demokrasi.
Bab Ketiga “Konstitusi dan Konstitusionalisme”. Dalam bab ini akan diuraikan Konstitusi pada umumya. Setelah itu dilanjutkan dengan membahas paham konstitusi (konstitusionalisme). Dan diakhiri dengan uraian hak menguji oleh pengadilan.
Bab Keempat “Demokrasi Dan Konstitusionalisme Dalam Transisi Politik”. Bab ini diawali, dengan uraian mengenai transisi politik. Dan diakhiri dengan uraian Keterkaitan antara Demokrasi, Konstitusionalisme dan hukum Dalam Masa Transisi.
Bab Kelima sebagai Bab terakhir dan merupakan “Penutup”, dari penulisan makalah ini. Bab ini merangkum dan menyimpulkan hasil-hasil elaborasi dan mengajukan saran-saran yang bersifat konstruktif prospektif.

User Comments

mana trusan na mas..

 

Post A Comment

This user has disabled anonymous commenting.