Welcome to Blogster!
688,092 Blogster Users  |  364,642 Posts
 
 
 

artikelekoindrajit

 

Blog Traffic: 149887

Posts: 173

My Comments: 1

User Comments: 157

Photos: 23

Friends: 10

Following: 0

Followers: 1

Points: 2601

Last Online: 1654 days ago


 
 

Visitors

No Recent Visitors
 

Menjalin Kemitraan Dengan Kalangan Bisnis

Added: Sunday, November 18th 2007 at 9:14am by artikelekoindrajit
Related Tags: technology, computers
 
 
 

Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa untuk dapat sukses mengimplementasikan konsep e-Governement, pemerintah harus menjalin kemitraan strategis dengan sektor swasta, dalam hal ini kalangan bisnis di beragam industri. Sebelum menentukan bagaimana format “win-win” yang dapat dijalin antara dua lembaga yang sangat berbeda tersebut, ada baiknya dikaji terlebih dahulu hal-hal apa saja di dalam pemerintahan (e-Government) yang dapat menjadi entiti pemicu terjalinnya hubungan kerja sama tersebut. Untuk memahami hal tersebut, kerangka arsitektur yang paling sering dipergunakan adalah seperti yang diilustrasikan sebagai berikut.



Sumber: GSA Office of Government Wide Policy

Dalam kerangka tersebut terlihat paling tidak ada 3 (tiga) peluang bisnis yang dapat menjadi pemicu terjalinnya hubungan antara pemerintah dengan sektor swasta, yang berkaitan dengan tugas dan peranan pemerintah dalam sebuah negara.

Policy Making
Peluang kerja sama pertama yang dapat dimanfaatkan berasal dari peranan pemerintah sebagai sebuah lembaga yang bertugas membuat dan menyusun berbagai kebijakaan yang berhubungan dengan penyelenggaraan negara. Dalam usahanya menghasilkan beragam produk kebijakan yang hampir menguasai seluruh aspek kehidupan ini (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, agama, dan lain sebagainya), tentu saja pemerintah memerlukan berbagai masukan dari sejumlah pihak, terutama yang berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi akurat yang akan dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Data maupun informasi yang diperlukan tersebut tidak hanya yang berasal dari lembaga pemerintahan semata, namun hampir sebagian besar berasal dari sektor swasta. Dari sini dapat terlihat bahwa tanpa adanya bantuan dan campur tangan dari pihak swasta sebagai pemiliki data dan informasi yang relevan bagi pemerintah, akan mustahil proses penyusunan kebijakan dapat dilakukan secaraefektif dan berkualitas. Berbagai hal yang berkaitan dengan manajemen konsolidasi data dan informasi dari beragam industri swasta yang ada di sebuah negara (sesuai dengan konsep information value chain) merupakan sebuah lahan bisnis tersendiri yang dapat digarap oleh pemerintah dan mitranya dari kalangan swasta, dengan tujuan akhir membantu terciptanya proses penyusunan kebijaksanaan yang berbobot.

Program Administration
Peranan pemerintah selanjutnya adalah sebagai administrator publik, karena jelas dalam proses penyelenggaraan negara, diperlukan aktivitas administrasi yang sangat intens, dengan frekuensi dan volume transaksi yang sangat tinggi. Mungkin jika dikaji lebih mendalam, terdapat ratusan bahkan ribuan prosedur administrasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dari hari ke hari, mulai dari yang sederhana seperti mengeluarkan surat akte kelahiran sampai dengan yang cukup kompleks seperti mempertimbangkan permohonan kredit usaha kecil dan menengah pada bank milik pemerintah. Jelas terlihat di sini bahwa beban administrasi yang sedemikian tinggi merupakan permasalahan besar pemerintah yang harus segera diselesaikan, karena jika tidak, kinerjanya dari hari ke hari akan semakin lambat dan mahal. Sektor swasta memiliki kemampuan untuk mengurangi beban pemerintah ini dengan cara mengambil kesempatan pengalihdayaan (outsourcing) beberapa business process yang berhubungan dengan aktivitasadministrasi yang banyak tersebut. Dapat dibayangkan seberapa besar potensi bisnis yang dapat dikembangkan oleh kalangan swasta sehubungan dengan besarnya beban administrasi yang selama ini ditanggung sendiri oleh pemerintah.

Compliance
Aspek ketiga yang juga berpeluang untuk memicu kerja sama antara pemerintah dengan kalangan bisnis berasal dari peranan pemerintah sebagai pihak yang selalu memonitor berbagai sisi kehidupan bermasyarakat agar seluruh entiti negara yang ada benar-benar berperilaku sesuai dengan aturan permainan yang telah disusun pemerintah (berdasarkan peraturan, regulasi, dan undang-undang yang berlaku). Tentu saja untuk memonitor semua entiti yang terlibat bukanlah persoalan yang mudah. Bayangkan saja tugas pemerintah untuk memonitor: pembayaran pajak dari masing-masing individu, kinerja keuangan dari masing-masing perusahaan publik atau milik pemerintah, aktivitas pengiriman tenaga kerja ke luar negeri, penyaluran bantuan pangan ke daerah miskin, pengembangan usaha perusahaan kecil dan menengah, dan lain sebagainya. Jelas untuk melakukan pemantauan seluruh aktivitas tersebut, pemerintah akan mengalami kesulitan. Di sinilah sektor swasta dapat masuk membantu pemerintah dengan cara menawarkan jasauntuk melakukan pemantauan atas nama pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi yang dibangun berdasarkan konsep-konsep semacam: good corporate governance, supply chain management, enterprise resource planning, dan lain sebagainya.

Di akhir kata, nampaknya kalangan birokrat harus cukup banyak belajar dari para praktisi bisnis yang piawai. Salah satu prinsip yang kerap dipergunakan adalah sebagai berikut: “Jika menghadapi kesulitan atau permasalahan, jangan mencoba mencari penyelesaiannya karena akan memakan biaya yang besar; melainkan cobalah mencari peluang bisnis yang dapat diciptakan karena adanya permasalahan tersebut”.

User Comments

http://www.kamsled.com it is a high-tech corporation specializing in high power LED lighting. Our products mainly include: led panel light,led tube,led light,led strip,led panel,led bulb light,led downlights,led strip light,led bulb,led bulbs,led lights

Post A Comment

This user has disabled anonymous commenting.