Welcome to Blogster!
683,300 Blogster Users  |  364,642 Posts
 
 
 

adywirawan

 

Blog Traffic: 32823

Posts: 6

My Comments: 0

User Comments: 3

Photos: 18

Friends: 0

Following: 0

Followers: 0

Points: 90

Last Online: 2026 days ago


 
 

Visitors

No Recent Visitors
 

Kode Etik Kpk

Added: Tuesday, July 17th 2007 at 3:00am by adywirawan
Related Tags: college, education
 
 
 

KODE ETIK PEGAWAI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

LATAR BELAKANG

Korupsi bukanlah suatu hal yang asing bagi setiap kalangan dalam masyarakat Indoneisa. Bahkan korupsi merupakan masalah yang dihadapi seluruh bangsa di dunia terutama bagi negara-negara berkembang. Namun korupsi merupakan tindak pidana yang sangat merusak tatanan ekonomi, kehidupan bermasyarakat, dan kesejahteraan bangsa.
KPK sebagai Lembaga yang dibentuk oleh pemerintah yang mempunyai tugas berdasarkan UU No 20 tahun 2002, yaitu mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Untuk mendukung hal tersebut diatas, dalam pelaksaanaan tugasnya yang sanagt beratuntuk mencapai kinerja yang optimal, maka Komisi memerlukan suatu norma yang senantiasa menajdi pedoman bagi Pegawai Komisi dalam meningkatkan kesadaran dan integritas guna mewujudkan visi misi Komisi, mewujudkan Indoneisa bebas korupsi.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana prilaku yang harus ditaati sebagai pegawai KPK berdasarkan Kode Etik Profesi dari KPK dalam pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia?

Tujuan
1. menjelaskan bagaimana prilaku yang harus ditaati sebagai pegawai KPK
A. Pengertian

Etika adalah studi tentang benar salahnya perbuatan manusia. Ada dua jenis perbuatan, yaitu: perbuatan manusia sebagai mahluk pada umumnya dan perbuatan manusia sebagai manusia. Hal yang pertama biasanya dilakukan tanpa disadari, seperti misalnya bernafas, bergerak, dan berfikir. Sedang yang kedua, yang disebut perbuatan manusiawi, adalah perbuatan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan diketahui sendiri, serta atas dasar kebebasannya sendiri. Manusia dibedakan dengan binatang, sebab manusia adalah tuan dari perbuatannya sendiri. Manusia menjadi tuan atas perbuatanya sendiri atas dasar akal pikiran dan kehendaknya yang bebas.
Etika adalah salah satu bagian dari filsafat. Filsafat sebagai suatu intrepretasi tentang hidup manusia mempunyai tugas meneliti dan menentukan semua fakta konkret sampai pada dasarnya yang mendalam.persoalan-persoalan pokok filsafat mempunyai ciri khas, yaitu: dalam pemecahannya selalu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan baru.
Profesi adalah sebuah sebutan atau jabatan di mana orang yang menyandangnya mempunyai pengetahuan khusus yang diperolehnya melalui ‘training’ atau pengalaman lain, atau bahkan diperoleh melalui keduanya, sehingga penyandang profesi dapat membimbing atau memberi nasihat/ saran atau juga melayani orang lain dalam bidangny sendiri.
Ada beberapa ciri khusus yang terdapat dalam pandangan umum tentang frofesi, yaitu:
a. persiapan atau training Khusus.
Sebuah persiaopan adalah tindakan yang di dalamnya termuat pengetahuan yang tepat mengenai fakta fundamental di mana langkah-langkah profesional mendasarkan diri, demikian juga dengan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dengan cara yang praktis.
b. Merujuk pada keanggotaan yang permanen, tegas dan berbeda dari keanggotaan yang lain.
Kebanyakan negara dan masyarakat profesi atau kegiatan profisionalnya, maka setiap orang dituntut memiliki sertifikat , ijin usaha ataupun ijin praktik.

c. Aseptibilitas sebagai motif pelayanaan.
Aseptibilitas atau kesediaan menerima, sebagai kebalikan motif menciptakan uang, adalah ciri khas dari semua profesi pada umumnya. Cita-cita sebuah profesi adalah pelayanana umum dan bukan pertama-tama menciptakan uang.

Fungsi Kode Etik
Ada beberapa fungsi Kode Etik adalah:
a. sebagai sarana kontrol sosial. Kode Etik memberikan semacam kriteria bagi para calon anggota kelompok profesi dan membantu mempertahankan pandangan para anggota lama terhadap prinsip profesional yang telah digariskan.
b. Kode-Kode Etik profesi mencegah pengawasan atau campur tangan yang dilakukan oleh pemerintah atau oleh masyarakat melalui agen atau pelaksananya.
c. Kode Etik adalah untuk pengembangan patokan kehendak yang lebih tinggi. Kode Etik ini dasarnya adalah suatu perilaku yang sudah dianggap benar serta berdasarkan metode prosedur yang benar pula.







Tindak pidana Korupsi adalah tindakan setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Komisi pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut “Komisi” adalah:
Komisi Pembrantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaiman dimaksud dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi

Kode Etik Pegawai Komisi yang selanjutnya disebut “Kode Etik” adalah:
Norma yang wajib dipaatuhi oleh Pegawai Komsi dalam menjalankan tugas-tugas organisasi maupun menjalankan kehidupan pribadi.

Pegawai Komisi yang selanjutnya disebut “pegawai” adalah:
Pegawai yang bekerja pada Komisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang sistem manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pmberantasan Korupsi, tenaga kontrak dan Tenaga Rekanan yang bekerja untuk Komisi dan di lingkungan Komisi.

B. Visi Misi dan Tugas KPK

Visi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah

"Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi"

Visi tersebut merupakan suatu visi yang cukup sederhana namun mengandung pengertian yang mendalam. Visi ini menunjukkan suatu tekad kuat dari KPK untuk segera dapat menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN. Pemberantasan korupsi memerlukan waktu yang tidak sedikit mengingat masalah korupsi ini tidak akan dapat ditangani secara instan, namun diperlukan suatu penanganan yang komprehensif dan sistematis.
Misi Komisi Pemberantasan Korupsi adalah "Penggerak Perubahan untuk Mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi"

Dengan misi tersebut diharapkan bahwa Komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat "membudayakan" anti korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta di Indonesia. Komisi sadar bahwa tanpa adanya keikutsertaan komponen masyarakat, pemerintah dan swasta secara menyeluruh maka upaya untuk memberantas korupsi akan kandas ditengah jalan. Diharapkan dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat tersebut, dalam beberapa tahun mendatang Indonesia akan bebas dari KKN.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas:

Koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi; melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi; dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang :mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi; menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi; meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait; melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang.

C.Tujuan
Adapun tujuan dari dibuatnya Kode Etik KPK adalah:
1. menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas Komisi
2. menghindarkan segala benturan kepentingan Pegawai Komisi
3. mewujudkan Indonesia bebas korupsi
4. sebagai penggerak perubahan untuk mewujudkan Bangsa yang Anti Korupsi
D.NILAI-NILAI DASAR:
Ada 7 nilai-nilai dasar yang diharapkan dimiliki oleh pegawai KPK, yaitu;
1. Integritas
2. Profesionalisme
3. Inovasi
4. Transparansi
5. Produktivitas
6. Religiusitas
7. Kepemimpinan

1. INTEGRITAS
Adapun ciri-ciri dari sikap integritas yang harus dimiliki Pegawai Komisi adalah:
1. Bersikap, berprilaku dan bertindak jujur terhadap diri sendiri dan lingkungan
2. Konsisten dalam bersikap dan bertindak
3. Memiliki komitmen terhadap visi dan misi Komisi
4. Objektif terhadap permasalahan
5. Berani dan tegas dalam mengambil keputusan dan resiko
6. Disiplin dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan amanah

2. PROFESIONALISME
1. berpengetahuan luas
2. berketerampilan tinggi
3. bekerja sesuai dengan kompetensi
4. konsistensi dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas

3. INOVASI
1. kaya akan ide-ide baru
2. selalu meningkatkan kemampuan daalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Sikap inovatif dalam peningkatan kermampuan daalam pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat diperlukan bagi pegawai KPK mengingat modus operandi dari Tipikor terus berkembang dan semakin rapi. Sikap inovatif yang mungkin dimiliki oleh Pegawai Komisi adalah misalnya ide untuk bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

4. TRANSPARANSI
1. Setiap pelaksanaan tugas dapat terukur dan dapat dipertanggungjawabkan
2. Pelaksaaan tugas senantiasa dievaluasi secara berkala
3. Hasil tugas terbuka untuk semua stakeholder Komisi

Prisnsip transparansi merupakan bentuk tanggung jawab dari Pegawai Komisi baik kepaada masyarakat, pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugasnya maupun hasil dari tugasnya. Prinsip ini sesuai dengan pasal 20 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, yaitu KPK bertanggung jawab kepada publik atas pelaksanaan tugasnya dan menyampaikan laporan secara terbuka dan berkala kepada Presiden RI, DPR dan BPK. Namun prinsip transparansi bagi Pegawai Komisi ini dibatasai oleh prinsip kerahasiaan dimana Pegawai Komisi harus merahasiakan kepada siapapun, langsung maupun tidak langsung, semua informasi rahasia selama melaksanakan tugas dan pekerjaan pada Komisi,

5. PRODUKTIVITAS
1. mampu bekerja keras
2. mampu menggunakan sumber daya yang tersedia secara efektif dan efesien
3. berorientasi teradap hasil kerja yang sistematis, terarah dan berkualitas
4. bekerja sesuai standar kinerja
5. hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan
6. RELIGIUSITAS

1. Berkeyakinan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berada di bawah pengawasan Sang Pencipta
2. Tekun melaksanakan ajaran agama
3. Mengawali setiap tindakan dengan niat ibadah
4. Apa yang diilakuakan harus sealu lebih baik dari yang kemarin


7. KEPEMIMPINAN
1. berani menjadi pelopor dan penggerak perubahan dalam pemberantasan korupsi
2. dapat dipercaya untuk mencapai kinerja yang melebihi harapan

E. KEWAJIBAN PEGAWAI KPK
SIKAP dan PRILAKU
1. Bertoleransi terhadap agama orang lain
2. Berprilaku sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut
3. Senantiasa menjaga sikap netral dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Dugaan terhapda kasus korupsi sering kali berkaitan dengan keadaan harta kekayaan seseorang yang melebih batas kemampuan tetapi dari sisi hukum belum tersentuh sedikitpun. Dalam kaitan ini kiranya memberantas korupsi haruslah dimulai dari pembenahan birokrasi untuk tidak suap menyuap dan dilanjutkan dengan penegakkan hukum yang konsisten dan tanpa diskriminasi baik karena jabatan, hubungn keluarga, maupun suku.
4. Melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan profesional
5. Bersikap ramah dan santun terhadap rekan kerja, bawahan, atasan dan setiap tamu Komisi.
KEPATUHAN
1. Selanjutnya aturan hukum, peraturan kepegawaian, Kode Etik Pegawai, serta sumpah dan janji Pegawai Komisi
2. Mematuhi segala peraturan dan ketentuan mengenai Graifikasi dan LKHPN
3. Ketika berhenti bekerja dari KPK:
• mengembalikan setiap dokeumen dan peralatan Komisi yang dipergunakan untuk pelaksanaan tugas dan wewenang
• melakukan serah terima pekerjaan dan bahan-bahan yang berkaitan dengan kerja Komisi
KERAHASIAAN
1. menjaga data dan/ atau informasi milik Komisi (softcopy maupun hardcopy) sehingga pihak-pihak yang tidak berhak, tidak dapat mengakses atau memperolehnya.
2. menjaga kerahasiaan ruangan kerja dan menjaga peralatan Komisi yang menjadi tanggungjawabnya
3. merahasiakan (tidak mengungkapkan) kepada siapapun, langsung maupun tidak langsung, semua informasi rahasia selama melaksanakan tugas dan pekerjaan pada Komisi, kecuali atas perintah undang-undang, keputusan pengadilan atau arbitrase yang berkekuatan hukum tetap.

KOMITMEN dan LOYAL
1. komitmen terhadap pencapaian Visi dan Misi Komisi
2. memiliki loyalitas kepada Komisi dari pada teman sejawat.
3. mengesampingkan kepentingan pribadi atau golongan demi tercapainya visi dan misi Komisi
4. menjalin dan membina hubungan dengan pihak eksternal hanya dalam konteks kepentingan Komisi dan kelancaran pelaksanaan tugas Komisi dan atas sepengetahuan atasan.

KONSISTEN
1. melaporkan keatasan atau ke unit pengawasan internal apabila mengetahui adanya sangkalan telah terjaadi suatu pelanggran disiplin dan Kode Etik
2. menghadapi dan menerima konsekuensi dari tindakan berdasarkan keputusan Komisi dan/ atau instruksi atasan
3. menolak keputusan Komisi dan/ atau instruksi atasan yang tidak sejalan dengan Kode Etik

F. LARANGAN PEGAWAI KPK
PENYLAHGUNAAN
1. Menggunakan fasilitas kantor untuk kegiatan pribadi dan/ atau kegiatan yang tidak berkaaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Komisi
2. Menggunakan data dan/ atau informasi milik Komisi untuk hal-hal di luar tugas dan kewenangan Komisi
3. menyampaikan data dan/ atau informasi yang diketahui, didengar atau diperolehnya terutama terkait tugas-tugas Komisi yang wajib dirahasiakan, kepada puhak media atau pihak lain yang tidak berhak tanpa persetujuan tertulis Pimpinan Komisi

PENCEMARAN
Adapun tindakan yang digolongkan dapat digolongkan mencemari Komisi adalah:
1. melakukan tindakan yang dapat mencemarkan nama baik Komisi
2. mendatangi tempat-tempat tertentu yang dapat merusak citra Komisi (kecuali karena urusan dinas atas peritah atasan)
3. melakukan tindakan pelecehan seksual atau tindakan asusila lainnya.





GRATIFIKASI
Menerima gratifikasi sebagaimana dimaksud pasal 12 B UU No 20 tahun 2001 tentang Gratifikasi;
pegawai negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Dinyatakan dalam pasal 11 UU No 20 Tahun 2001:
Dipidana dengan pidana penjara paling singkat paling singkaat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegaawai negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima hadiah aaatau janji, padahal diketahui aatau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya aatau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungn dengan jabatannya.

Adapun perbuatan yang dilarang adalah mnerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya aatau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungn dengan jabatannya. Menerima hadiah berarti mnerima suatui pemberian daari orang lain, bentuknya dapat berupa apa saja. Misalnya uang, barang, jasa atau kenikmatan lainnya. Sedangkan menerima janji berarti menerima suatu kesanggupan untuk memberi atau melakukan hal tertentu dari orang lain.
Atau menurut pikiran orang yang memberikan hdiah atau janji tersebuta ada hubungannya dengan jabatannya, misalnya penyuap sedang mengurus suatu izin di kepolisian, lalu supaya izin itu dapat berjalan lancar pengurusannya dia memberi hadiah atau janji kepada pejabat polisi disana.

SIKAP dan PRILAKU
Larangan bagi Pegawai Komisi berkaitan dengan sikap dan prilaku sehari-hari dalam pelaksanaan kewajibannya adalah:
1. bersikap diskriminaatif melalui tindakan aatau pernyataan terhafdap rekan kerja, bawahan. Atasan dan setiap tamu Komisi
2. menerima tamu yang tidak ada sangkut-pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja Pegawai Komisi

INTERAKSI
1. Berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan terdakwa, tersangka dan calon tersangka atau keluarganya atau pihak lain yang terkait, yang penanganan kasusnya sedang diproses Komisi, kecuali oleh Pegawai yang melaksanakan tugas karena perintah jabatan
2. Melakukan kegaitan lainnya dengan pihak-pihak yang secara langsung atau tidak langsung yang patut diduga menimbulkan benturan kepentingan dalam menjalankan tugas, kewenangan dan posisi sebagai Pegawai Komisi

RANGKAP JABATAN
Rangkap jabatan yang dilarang bagi anggota Pegawai Komisi adalah:
1. menjabat sebagai komisaris atau direksi suat perseroan, organ yayasan, pengawas atau pengurus koperasi
2. memiliki jabatan profesi lainnya yangberhubungan dengan jabatan tersebut diatas
3. menjadi anggota maupun simpatisan aktif partai politik.

Adanya larangan rangkap jabatan ini sangat penting berkaitan dengan terjaminnya sifat independen dari Pegawai Komisi daalam menghadapi suatu kasus-kasus korupsi yang menyangkut suat perseroan, organ yayasan, koperasi atau partai politik.

G. PELAKSANAAN
Kode Etik dilaksanakan tanpa toleransi sedikitpun atas penyimpangannya. Diberikan sanksi tegas bagi Pegawai Komisi yang melanggarnya

H. PENGAWASAN DAN SANKSI
1. Pimpinan unit kerja berkewajiban melakukan pengawasan terhadap bawahanya atas pelaksanaan Kode Etik
2. Sanksi atas pelanggaran Kode Etik diatur dalam Peraturan Kepegawaian Komisi
3. Penilaian atas tingkat pelanggaran Pegawai terhadap Kode Etik dan rekomendasi penjatuhan sanksi dilakukan oleh Dewan Pertimbangan Pegawai untuk disampingkan kepada Pimpinan Komisi













Kesimpulan

Kode Etik Pegawai KPK memuat penjabaran prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku pribadi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh Pegawai Komis yaitu Integritas, Profesionalisme, Inovasi, Transparansi, Produktivitas, Religiusitas, dan Kepemimpnan. Kode Etik ini harus dipatuhi dalam rangka melaksanakan visi misi KPK mewujudkan Indonesia bebas korupsi.






DAFTAR PUSTAKA

Sumaryono, Etika Profesi Hukum,Kanisius,1995.

Prinst, Darwan, Pemberantasan Tindak Pidana,Citra Aditya Bakti, Bandung,2002

Romli Atmassasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Asek Nasional dan Aspek Internasional

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No 05 P.KPK Tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

UU No 20 tahun 2001 tentang Gratifikasi

UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

UU NO 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.









User Comments

Post A Comment

This user has disabled anonymous commenting.